Pencetus Revolusi Mental, Dimana Peranmu?

Satu kasus pemerkosaan dan pembunuhan muncul, maka akan muncul ke permukaan kasus-kasus lain yang serupa dengan pelaku dan korban yang berbeda tapi membawa duka yang sama. Kasus yuyun, kasus siswi smp yang diperkosa oleh siswa smp dan siswa kelas 3 sd, kasus eno, anak-anak yang dicabuli oleh guru agama, apa lagi? Kita tentu sudah tau.

Miris, kejam, ingin rasanya mengutuki pelaku, tapi aku tidak pernah diajari untuk mengutuki! Aku berduka, keluarga demi keluarga berduka, teman-temanku berduka bahkan masyarakat pun berduka. Tapi apa "negara" juga berduka? Aku tahu negara pasti berduka juga! Bapak pencetus revolusi mental pun berduka, melihat masyarakatnya sedang menghadapi masalah mental yang tidak bermoral.

Mental kami masih belum terbentuk pak! Hingga untuk menentukan hukuman bagi mereka yang mengambil kehormatan dan nyawa korban pun masi pro dan kontra. Hanya untuk hukuman kebiri pun kami masih berbeda pandangan, apalagi hukuman mati! Pola pikir kami masih belum terbentuk, belum berbentuk "bulat".

Untuk itu aku bertanya, dimana peran pencetus revolusi mental dan semua jajarannya? Revolusi mental untuk pelaku, untuk pria dan wanita, untuk orang tua, untuk anak, untuk pengajar-pengajar, untuk pelajar, untuk pengangguran, untuk si miskin dan si kaya, untuk si bodoh dan si pintar, untuk birokrat dan masyarakat sipil, untuk pembaca tulisan ini dan untuk penulis tulisan ini!

Karena sampai sekarang aku tidak lihat pak, keputusan yang berhikmat bagi kasus-kasus itu. Bahkan aku tidak lihat tindak berkelanjutan bagi korban-korban yang masih ada. Mereka butuh tangam bapak dan jajaran untuk diayomi, diajari lagi, diberi dukungan sosial, membangkitkan mental mereka kembali agar bisa membangunkan psikologinya yang jatuh, dan agar mereka tidak membalaskan dendam bagi masa yang akan datang.

Hukumlah pelaku dengam penjara seumur hidup, dengam kebiri, bahkan hukuman mati, apapun, terserah pada hikmat bapak dan kalian yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dengan tujuan memberi efek jera, membuat rasa takut, membuat rasa iba, dan tentu mengurangi kasus serupa, bahkan kalau bisa meniadakan kasus serupa yang mengerikan.

Berhikmatlah mengambil keputusan menyangkut wargamu pak. Tunjukkan dengan revolusi mental yang bapaj cetuskan, benar-benar merevolusi mentalkan semua warga bapak. Revolusi mental yang sampai pada akar mental kami!

Kota Akhlakul Kharimah, HIV/ AIDS No. 1 di Banten!

Well, mungkin kalian udah tahu kota tersebut. Yap! Kota Tangerang, dengan motto yang sering kita lihat di kotanya, 'akhlakul kharimah'. Kota Tangerang bisa kita katakan kota maju lah di provinsi Banten. Bayangkan... kota maju yang berakhlakul kharimah! Kota yang menarik bukan? Namun, kasus HIV/AIDS nomor 1 di Banten. Loh kenapa bisa? Oke, disini penulis akan coba ulas mengapa itu terjadi dan mencoba untuk memberikan solusinya.

Penulis tidak asal tulis, karena penulis punya datanya. Berapa sih kasus HIV/AIDS di kota Akhlakul Kharimah ini? Oke berikut datanya.

Dari data diatas, kasus HIV sebanyak  712 kasus dan AIDS 404 kasus di kota Tangerang dan membuktikan kasus tertinggi di Banten.

Tidak hanya itu, penulis juga diskusi santai dengan Bapak Arif dari Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Banten. Beliau mengatakan alasan kenapa Tangerang menjadi kota dengan kasus hiv/aids tertinggi di Banten. Well, ini dia alasannya.

1. Tangerang adalah daerah penyangga ibukota

2. Aktivitas masyarakatnya ada di jakarta atau gaya hidup

3. Adanya pasar heroin pada dekade tahun 90an sehingga berdampak pada epidemi fenomena gunung es

4. Tidak ada lokasi pelacuran tapi tempat hiburan banyak dan kurang terkontrol sehingga berkembang nya populasi kunci pekerja seks tidak langsung.

Dan kenapa itu bisa terjadi? Nah ini dia alasannya.

Karena peran pemerintah kota Tangerang belum optimal dalam membangun komitmen dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Mengapa? Karena pemerintah daerahnya terjada pada moto "akhlakul kharimah", pemerintah kota Tangerang ini menganggap kotanya masih baik, masyarakatnya juga baik dan keterangan penulis katakan tersebut juga didukung oleh pak Arif.

Dan siapa penyumbang kasus terbanyak pada HIV/AIDS ini? Berikut penulis berikan datanya.

Drug use dan seks. Heteroseksual sebesar 45% dan drug use 39%. Itu faktor terbanyak terjadi hiv/aids ini. Dan populasi kunci hiv/aids ini adalah LSL (laki seks laki), drug use, PSL (pekerja seks langsung), PSTL (pekerja seks tidak langsung), waria dan LBT (lelaki beresiko tinggi). Namun sebenarnya ada korban yang harus lebih diperhatikan, yaitu ibu dan anak.

Mereka semua butuh tangan-tangan pemerintah dan tangan kita. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan solusinya, semoga bisa bermanfaat. Berikut solusinya.

Pertama, pemerintah daeranya harus membuat regulasi yang jelas dan kuat yang memperhatikan nilai sosial, agama dan budaya masyarakat setempat.
Kedua, berfokus pada penanggulangan, dinas-dinas tsrkait seperti dinkes, dinsos juga kpa harus saling berkoordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan odha, karena mereka perlu pendamping dan pendukung.
Ketiga, harus ada pencegahan. Lakukan sosialisasi pada populasi kunci, juga pada masyarakat, sosialisasi ke sekolah/universitas, lakukan blusukan untuk sosialisasi ini, sampai semua daerah mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS.
Keempat, berikan obat pada ODHA.
Kelima, tak lain adalah peran semua lapisan masyarakat, ya peran kita! Jangan lakukan seks bebas, jangan haramkan mereka yang terkena HIV/AIDS, jangan benci pada populasi kunci, saling mengingatkan kita, dan dekatkan diri pada Tuhan.

Oke, itu dia tulisan penulis kali ini. Kritislah terhadap masalah sosial disekelilingmu, komentarilah lalu beri solusi!

BI Provinsi Banten Bersama GenBI Banten Kembangkan Potensi Desa Sawarna

Desa Sawarna merupakan desa yang berada di Provinsi Banten, kabupaten Lebak, dimana juga memiliki daerah pariwisata yaitu Pantai Sawarna. Pantai Sawarna ini adalah salah satu pantai pesisir selatan yang menjadi andalan pariwisata di Banten. Tentunya sebagai objek wisata, Pantai Sawarna harus banyak dibenahi dengan berbagai pembangunan agar menarik perhatian para wisatawan untuk dapat menikmati keindahan Pantai Sawarna ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Sawarna.

Melihat hal itu, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten pada tahun 2014 lalu membangun icon Tanjung Layar untuk Pantai Sawarna. Dan pada 19 Desember 2015 kemarin icon Tanjung Layar tersebut telah diresmikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Budiharto Setyawan dan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dengan simbolik pengguntingan pita.

Alasan dibangunnya icon Tanjung Layar ini adalah karena BI Provinsi Banten ini melihat poteni pariwisata Pantai Sawarna sebagai kekuatan dalam mengembangkan perekonomian kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Dan BI Banten menyadari bahwa BI Banten adalah bagian dari kompeten utama masyarakat, yang punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Banten, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Banten khususnya Desa Sawarna Kabupaten Lebak. Pengembangan Pantai Sawarna ini merupakan bagian dari "Program Sosial BI" atau PSBI yang bertema "Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah serta Daya Tarik Daerah Berbasis Eko-Wisata".

Pembenahan dan pembangunan Desa Sawarna pada Pantai Sawarna tidak berhenti disitu, karena terdapat Generasi Baru Indonesia atau yang disebut GenBI Banten juga memberikan bantuan pada Desa Sawarna tepatnya pada Pantai Sawarna berupa bak sampah organik dan nonorganik sebanyak 25 unit. GenBI Banten merupakan komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia yang berasal dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Tema yang diusung adalah "Bersih Indonesia". Tujuan dari bantuan bak sampah ini adalah untuk menjaga keindahan Pantai Sawarna yang bebas dari sampah agar tetap bersih dan indah. Agar wisatawan juga merasa nyaman pada saat berwisata di Desa dan Pantai Sawarna. Sehingga tetap menarik perhatian para wisatawan.

Tidak hanya itu, GenBI Banten ini juga mengadakan sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (Cikur) pada penduduk Desa Sawarna. Penduduk tersebut terdiri atas pedagang, pemilik homestay, pelajar dan juga masyarakat desanya. Alasan diadakannya sosialisasi "Cikur" ini adalah karena mengingat tingkat transaksi yang tinggi pada daerah wisata Sawarna ini. Dan tujuannya adalah agar para pedagang, pemilik home stay, pelajar dan penduduk desa dapat mengenali keaslian uang Rupiah kita. Sehingga pada saat transaksi tidak ada yang dirugikan. Peserta sosialisasi "Cikur" ini sangat antusias untuk mengetahui bagaimana cara mengenali keaslian uang Rupiah Indonesia. Karena Uang Rupiah adalah lambang 'Kedaulatan NKRI'.

Pembangunan tidak akan mencapai pada titik maksimal apabila hanya dikerjakan oleh sepihak saja, tapi dengan kerjasama yang baik dan benar antar berbagai elemen masyarakat akan meningkatkan pembangunan pada negeri ini. "Jangan hanya menuntut apa yang dilakukan negara untuk kita, tapi apa yang kita lakukan untuk negara, adalah tugas kita generasi Indonesia". Jadi mari bersama-sama memberi energi untuk negeri!

Perputaran Uang di Indonesia Tidak Merata

Perputaran uang merupakan jumlah peredaran uang dalam periode tertentu. Hal ini dihitung dari pendapatan nasional tahunan dibagi dengan stok rata-rata pada periode tersebut. Perputaran uang ini menggambarkan hubungan antara uang, pembelian barang dan jasa; hal tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara pendapatan nasional bruto terhadap uang yang tersedia untuk pembelian (persediaan uang).

Namun di setiap daerah di Indonesia tidak mendapatkan perputaran uang yang sama. Perputaran uang terbesar terjadi di pulau Jawa yakni sebesar 57,99% dan diposisi terakhir ada Maluku dan Papua sebesar 2,18% saja dan mengikuti daerah lain seperti Sumatera 23,81%, Kalimantan 8,67%, Sulawesi 4,82% dan Bali serta NTT 2,53%. Itu merupakan suatu kesenjangan dimana terjadi perbedaan yang jauh antara Jawa dan Papua bersama daerah-daerah lainnya. Padahal Papua merupakan daerah yang memberi penghasilan yang besar bagi Indonesia tapi justru uang yang berputar disana hanya sebagian kecil saja. Ketika berbicara ekonomi, tentu tidak akan lepas dari masalah perputaran uang karena perputaran uang merupakan inidikasi sehatnya sebuah perekonomian dan juga indikator kesejahteraan suatu Negara. Ketika perputaran uang hanya terjadi di antara pihak-pihak tertentu saja, akan terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, tertutama melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terpisah antar pulau.

Dari data diatas, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi hanya terpusat di pulau Jawa, sehingga uang yang beredar pun hanya bersirkulasi di pulau Jawa saja, sementara pulau-pulau lainnya mengalami keterbatasan dalam pergerakan roda ekonomi sehingga jumlah uang yang berputar pun terbatas pula. Maluku dan NTT merupakan daerah di Indonesia yang konsisten miskin. Hal ini mengindikasikan tidak adanya aktivitas perekonomian yang berkembang secara signifikan, sehingga menyebabkan perputaran uang beredar pun terbatas. Namun sejauh ini, pembahasan mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia hanya jadi wacana yang dibahas tanpa adanya langkah-langkah ysng harus diterapkan dalam mengatasinya dan tentunya ini menjadi salah satu tugas pemerintah dalam mengatasinya.

Lalu bagaimana pelaksanaan perputaran uang di Indonesia?

Perputaran uang berawal dari Bank Indonesia mencetak uang baru dan mendistribusikan uang ke seluruh kantor BI baik kantor pusat maupun kantor daerah. Lalu Kantor BI pusat dan daerah mendistribusikan uang melalui perbankan maupun layanan kasi lainnya. Selanjutnya Bank Umum menerima uang dari BI dan melayani kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Lalu setelah itu masyarakat mengambil uang dari bank dan menggunakannya untuk transaksi serta menyetorkan kelebihan uang tunainya ke bank. Dan perbankan menerima setoran tunai dari masyarakat dan menyetorkannya kembali ke BI. Dan terakhir BI memusnahkan uang jelek dan mendistribusikan kembali uang baru yang masih layak pakai.

Berdasarkan alur perputaran uang tersebut, lantas mengapa bisa terjadi perbedaan yang jauh pada perputaran uang antar daerah di Indonesia?

Menurut penulis hal itu terjadi karena adanya kapitalisme di Indonesia. Bahwa pemilik modal lah yang mempunyai kekuasaan di negara ini. Dan sebagian besar mereka ada di pulau Jawa. Sehingga segala transaksi keuangan berpusat di pulau Jawa saja. Dan itu bisa terjadi karena penduduk Indonesia juga banyak di Jawa. Itu dikarenakan banyak penduduk dari pulau-pulau lain, daerah-daerah lain yang bertransmigrasi ke Jawa sehingga penduduk di Indonesia berpusat pada pulau Jawa terutama Jakarta. Namun mengapa hanya di pulau Jawa saja? Hal itu dikarenakan karena pemerintah hanya memusatkan atau mengembangkan ekonomi hanya pada pulau Jawa melelu tanpa melihat kebutuhan dan potensi daerah lain yang juga harus dikembangkan perekonomiannya. Walaupun seperti yang kita ketahui Papua dan Kalimantan merupakan penghasil pendapatan yang besar untuk negara ini namun pemerintah membiarkan kemiskinan terjadi disana, dan membiarkan pihak asing mengkerut hasil bumi Papua. 

Perputaran uang dari sumber-sumber penghasil pendapatan negara terbesar seperti Freeport, tidak berputar di masyarakat Papua. Setiap mineral emas dan tembaga yang diambil dari perut bumi Papua langsung masuk ke tanker-tanker menuju negara tujuan ekspor. Segala transaksi keuangan masuk melalui Pemerintah Pusat baik dalam bentuk devisa maupun pembayaran kewajiban Freeport kepada negara berbentuk uang dolar. Pemerintah pusat tentu ada di Jawa, jadi dengan adanya hal tersebut pulau Jawalah yang menikmati perputaran uang yang seharusnya diterima Papua, begitu juga dengan daerah lain. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya komitmen pemerintah dalam memajukan daerah-daerah yang padahal adalah sumber pendapatan bagi Indonesia.

Pemerintah hanya berfokus pada pulau Jawa saja sehingga sektor-sektor seperti industi, teknologi, dan lainnya terus dikembangkan di pulau Jawa. Kemajuan teknologi memicu percepatan ekonomi sehingga disitulah perputaran uang terjadi. Perputaran uang terjadi hanya apabila terdapat kemajuan di berbagai sektor. 

Perpolitikan di Jawa juga sangat mempengaruhi perputaran uang dan politik tentu membutuhkan uang yang besar seperti dana-dana politik untuk politik dan kampanyenya. Saat terjadi pemilu tentu calon-calon pemimpin membutuhkan uang yang sangat banyak, dan tentu disitulah terjadi perputaran uang yang begitu besarnya. Seperti pada pileg dan pilpres tahun 2014 perputaran uang disaat pemilu tersebut mencapai Rp 100 triliun. Proyek-proyek besar pun terdapat di pulau Jawa, dan kita tahu tentunya dana-dana proyek itu tidak sedikit, sangat besar! Dan dalam proyek tersebut siklus perputaran uang yang besar pun terjadi.

Ada lagi menurut penulis mengapa perputaran uang di Jawa besar itu dikarenakan adanya pengaruh musiman seperti penulis ambil contoh ialah pada waktu menjelang lebaran dan saat lebaran. Penduduk Indonesia terutama warga yang tidak mempunyai pekerjaan akan pindah ke Jawa dengan harapan memperoleh pekerjaan. Dan saat perpindahan itu terjadi maka proses perputaran uang itu pun besar di pulau Jawa. Itu merupakan beberapa hal yang menurut penulis penyebab terjadinya perputaran uang di Jawa mencapai 57,99%.

Lalu siapa saja yang mempunya otoritas dalam mengatur perputaran uang di Indonesia?

Bank Indonesia mempunyai otorites moneter mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat. UU No. 23 tahun 1999 mengatur tentang kebanksentralan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengedaran uang mulai dari perencanaan, pengadaan uang sampai penarikan uang dari peredaran. Kecepatan perputaran uang diukur dengan jumlah seluruh transaksi ekonomi. Otoritas moneter yang diberikan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yakni mengatur stabilitas harga akibat uang yang beredar dengan cara mengelola peredaran uang.

Apa solusi agar kesenjangan perputaran uang di antar daerah di Indonesia tidak terjadi?

Pemerintah pusat dan daerah harus mengembangkan sektor ekonomi di daerah-daerah. Membangun lapangan-lapangan kerja baru di daerah agar masyarakat Indonesia tidak hanya berpikir untuk bekerja di daerah Jawa saja. Pemerintah bisa mengembangkan sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menegah. Pemerintah juga bisa terus mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah-daerah agar masyarakat setempat bisa memasuki dan mengikuti BLK sehingga mereka punya keterampilan yang bisa mendukun perekonomiannya kelak. Dan menurut penulis juga perlu diperbanyaknya Bank Umum di daerah karena perputaran uang juga memerluka peran Bank Umum. Dan juga sebaiknya pemerintah juga memberikan berbagai proyek kepada daerah-daerah lain yang tentunya dalam pengawasan sehingga tidak terjadi KKN dalam proyek tersebut.

Dengan dilakukannya hal itu maka perputaran uang di Indonesia tidak hanya besar di pulau Jawa saja tetapi bisa merata dengan daerah-daerah lain.

Referensi :

1. Wabdik, Willem. “Papua Termiskin di Indonesia, Investasi Justru ke Luar Papua.” Willemwandik.com. 24 November 2014. 26 September 2015 <willemwandik.com/2014/11/24/willem-wandik-papua-termiskin-di-indonesia-investasi-justru-ke-luar-papua/ ;

2. “Kecepatan Perputaran Uang.” Mediabpr.com. 26 September 2015 <www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kecepatan_perputaran_uang.aspx ;

3. Ayudhia Riyadi, Illinia. “Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.” M.kompasiana.com. 03 Desember 2012. 26 September 2015 <m/kompasiana/illinia/sinergi-kebijakan-moneter-dan-fiskal-dalam-pembangunan-ekonomi-daerah_5519ff38a33311fe1db6592f ;

4. Raahmad. “Siklus Perputaran Uang Dalam Suatu Negara”. Raahmad.wordpress.com. 10 Maret 2015. 27 September 2015 <https://raahmad.wordpress.com/2015/03/10/siklus-perputaran-uang-dalam-suatu-negara/ ;